BUKITTINGGI,
INVESTIGASI_Pada beberapa tahun terakhir,
pelaksanaan fisik proyek di kota Bukittinggi, sering terlambat dimulai,
sehingga menyebabkan pengerjaannya kalau tidak tuntas, paling suasana dan
kondisi sudah tidak kondusif. Bahkan diantara paket proyek yang ada tidak dapat
dilaksanakan, karena terdesaknya waktu.
Kalau pada tahun 2012 kemaren missalnya, jika terjadi juga sedikit
keterlambatan mungkin masih dapat ditolerir. Namun kenyataannya
pelaksanaan paket-paket proyek di kota Bukittinggi, ternyata tidak pula berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih saja terlambat.-
Karena itu, tidak salah bila
Walikota Bukittinggi, pada kegiatan coffee morning yang dilaksanakan
setiap Senin, pekan kemaren dengan kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD),
wajar menjadi berang. Khususnya untuk tahun 2013 ini, sebagai test case,
pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeerah (APBD), sudah dapat
dilakukan ketika tahun 2012 masih berjalan.
Dari serangkaian investigasi yang
pernah dilakukan oleh mingguan ini sejak beberapa tahun lalu, penyebab
terjadinya keterlambatan pelaksanaan fisik proyek di Bukittinggi, diantaranya
selain disebabkan beberapa kali terjadinya keterlmbatan pengesahan APBD, juga kesiapan dan kematangan perencanaan, dan
semakin banyak saja, para aparat atau pejabat yang enggan bahkan takut terlibat
atau dilibatkan dalam proyek.
Untuk peranaan contohnya, pengurus
BPC Gapensi pun mengakui parameternya dari banyaknya paket proyek yang harus
dilakukan perubahan (CCO) dalam pelaksanaan di lapangan, karena tidak dilakukan
dengan matang, bahkan cenderung asal-asalan. Pengurus organisasi pengusaha
tertua di tanah air ini bahkan menghitung lebih dari 80 persen perubahan
perencanaan.
Sedangkan untuk keangganan atau
ketakukan pejabat dalam kegiatan proyek, apakah selaku PPK atau PPTK juga
diperoleh penjelesannya oleh mingguan ini dari sejumlah SKPD, karena semakin
ketatnya pengawasan, sehingga di beberapa daerah cukup banyak mereka harus
berhubungan dengan aparat penegak hukum.
Dan pada tahun 2013 ini, gambaran
akan terjadinya keterlambatan, bahkan mungkin juga tidak dapat dilaksanakan,
sehingga menyebabkan terjadinya silva anggaran sampai puluh milyar rupiah ,
sehingga dinilai tidak dapat dinikmati oleh daerah dan masyarakat.
Dalam evaluasi yang dilakukaan saat coffee
morning awal pelan kemaren juga mengungkapkan, bahwa dari 107 paket proyek pada
tahun ini, yang dinilai menyelesaikan kesiapan administrasi dan masuk ke Unit
Layanan Pengadaan (ULP) baru sebanyak 5 paket saja.
Karena itu, Walikota Bukittinggi,
H.ismet Amzis,SH pada pertemuan evaluasi tersebut menekankan kepada semua SKPD,
khususnya pejabat terkait dengan kegiatan proyek supaya segera melakukan
evaluasi terhadap system sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa untuk
diajukan kepada LKPP. Pon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar