CV. Arion Perdana dan CV. Hesti Karya, Bermasalah Kemenkum HAM Minta Kajari Usut Proyek Penjara

PASBAR, INVESTIGASI_Terkait pernyataan tegas Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat Sudirman S.H, tentang terbengkalainya pembangunan Lembaga Permasyarakatan ( LP ) wanita yang terletak di Padang Tujuah Kab. Pasaman Barat, Kajaksaan Negeri Simpang Ampek Pasaman Barat segera melakukan penyelidikan (full data, full paket) terhadap kasus pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) wanita tersebut.

Dalam konfirmasinya kepada wartawan, Idianto S.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengatakan, Rabu ( 27/2 ), pihaknya segera lakukan penyelidikan kasus pembangunan LP wanita Pasbar, menindaklanjuti saran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Sudirman kepada pihak  Kejaksaan Negeri Simpang Ampek " katanya.  Statemen Sudirman S.H itu, disampaikan dalam pidatonya ketika mengahadiri acara panen raya jagung di Lapas terbuka Padang Tujuh Kamis (21/2) lalu.

Menurut  Idianto S.H, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan semua data-data yang ada. Sebab pada pembangunan LP wanita tersebut  terindikasi los anggaran, alias  tidak bermanfaat. "Sangat disayangkan ratusan juta uang negara tidak ada manfaatnya dan terbuang percuma" tambahnya. Ianya juga menambahkan bahwa Kakanwilkum  dan HAM Sumbar, Sudirman S.H, mengetahui hal tersebut pada saat panen raya jagung di Lapas terbuka kelas II Pasaman di Padang Tujuh Kabupaten  Pasaman Barat beberapa waktu lalu.

Dimana setelah mengetahui hal tersebut, Sudirman S.H mengatakan bahwa dia  mempersilakan Kejari Simpang Ampek untuk mengusut jika ada dugaan penyimpangan. Menurut informasi yang diterima, pematangan lahan LP Wanita tersebut dikerjakan oleh CV. Arion Perdana dengan nilai kontrak Rp 625.050.000,-. Sedangkan pekerjaan LP Talu yang akan dipindahkan ke Padang Tujuh akan dikerjakan oleh CV. Hesti Karya dengan nilai kontrak Rp 792.551.000,-. Namun ironisnya hingga saat ini masih sekedar pondasi dan tiang saja. Bahkan areal sekitarnya sekarang telah kembali menjadi semak belukar.

Sebagaimana pantauan Koran ini dilapangan ( 2/3 ), terlihat jelas keterbengkalaian kinerja CV. Arion Perdana dan CV. Hesti Karya tersebut. Dimana pada item pekerjaan tiang dan timbunan tanah, terlihat adanya indikasi mark – up volume. Namun anehnya, mengapa kedua pekerjaan itu di PHO kan juga pada 2010 lalu ?

 Sedangkan indikasi los anggaran pada kedua proyek ini adalah, tidak dilanjutkannya kembali pekerjaan pembangunan LP tersebut. Dugaan itu diperkuat dengan fakta yang ada dilapangan, bahwa terdapat adanya tanaman sawit diareal lahan yang akan dibangun untuk Lembaga Permasyarakatan itu.

Sehingga menutup kemungkinan untuk dilanjutkannya kembali proyek pembangunan Lembaga Permasyarakatan Talu dan Lembaga Permasyarakatan Wanita itu. Dari pernyataan tegas Kakanwilkum HAM Sumatera Barat ini, nyali Kajari Pasaman Barat sedang diuji. Mampukah pihaknya mengusut tuntas indikasi kecurangan dan los anggaran pada proyek pematangan lahan dan pembangunan LP Wanita tersebut ? Semoga penegak hukum di Indonesia mampu menindak siapa saja yang bersalah tanpa pandang bulu. Lahe