-Doni : PR Asal Ngomong, Janji
Memperbaiki tak Terbukti
PADANG, INVESTIGASI_Sepertinya
proyek tak berpendidikan di lembaga pendidikan, semakin parah. Seperti yang
terjadi di Kampus Unand Padang, terutama pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan
masuk dan lapangan parkir Fakultas Ilmu Keperawatan Unand tahun 2012, senilai
Rp623. 234.399 yang dikerjakan CV H.I. T. Buktinya, proyek hancur di PHO dan
Heri PR II mengaku akan memperbaiki karena ada masa pemeliharaan.
Pasalnya, meski, sudah diberi waktu
50 Hari, sesuai Kepres 70/2013, namun proyek
dengan waktu pelaksanaan 39 hari kalender tersebut, masih saja
terbengkalai. Bahkan, janji Pembantu Rektor 2, akan memperbaiki pekerjaan
tersebut, hanya tinggal janji. Faktanya, saar media ini menelusuri pekerjaan
proyek yang sudah habis masa pekerjaan, Sabtu (2/3), dibeberapa lokasi
pekerjaan yang terbengkalai ditinggalkan begitu.
Pekerjaan yang ditinggalkan
tersebut, sama nasibnya dengan pekerjaan yang sebelumnya, yakni dinding
drainase terlihat hancur dan plasteran bergelombang. Menariknya, sampai saat
ini tak ada kabar berita, apakah proyek ini putus kontrak atau telah di PHO.
Apalag Imrizal Humas di Unand tersebut, bungkam saat ditanyakan, apakah
pekerjaan tersebut telah di PHO atau putus kontrak.
Inipun menjadi tanda tanya bagi,
Doni Ferdianto, LSM BIN Sumbar. Soalnya, ia melihat pekerjaan proyek tersebut
terbengkalai, sementara pekerjaan sudah habis, meski sudah diperpanjang 50 hari
kerja.” Kok bisa proyek ini ditinggalkan begitu saja, sementara waktu sudah
habis. Kalau memang putus kontrak, tentu ada laporannya dan sanksi kepada
rekanan yang mengerjakan,” katanya seraya menyebutkan sikap bungkam Unand
tersebut, membuktikan ada borok yang disembunyikan dalam pekerjaan tersebut.
Yang membuat Doni kesal, pernyataan
PR Unand yang akan memperbaiki proyek tersebut, terkesan asal ngomong. Apalagi,
pernyataan akan memperbaiki pada masa pemeliharaan, sementara yang hancur
tersebut masih dalam tahap pekerjaan.” Ya, kalaupun pernyataan itu benar,
kenapa sekarang tak diperbaiki, malah pekerjaan lama masih hancur, ditambah
waktu pekerjaan makin parah,” katanya.
Doni juga mengatakan, ada indikasi
kongkalingkong antara PR 2, PPK dan kontraktor dalam memainkan pekerjaan proyek
tersebut. Buktinya, mereka membiarkan pekerjaan bermasalah dan terbengkalai,
sementara waktunya sudah habis.
Kolaborasi tersebut, sudah dapat
dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur
dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. “Jika perlu kenakan pasal berlapis, guna untuk menjerat
semua pelaku yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut,” kata M. Adil.
Alasannya,
permainan proyek dan kolaborasi tersebut, diduga sarat berbau korupsi.
Kejaksaan tak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat, karena
tindak pidana korupsi bukanlah merupakan delik aduan. Dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi masuk dalam
ranah tindak pidana khusus.
“Dan
penanganan kasusnya harus disegerakan”. pemberitaan di media ini sudah bisa
dijadikan langkah awal untuk mengusut kasus ini,” katanya seraya mengatakan, diminta Kejati agar
sesegera mungkin mengusut lelang ini yang diduga kuat terindikasi adanya
permainan pihak yang terkait pekerjaan proyek ini.
Melihat
modus kasusnya dapat dilihat dari kolaborasi PR 2 dan kontraktor mengerjakan
proyek ini, sudah sangat patut diduga dan dicurigai “Sebab, ada kolusi yang
mengarah pada perbuatan korupsi dalam lelang ini,” katanya.
Apalagi, kolaborasi
yang dilakukan terkesan dibiarkan, berakibat hancurnya
pekerjaan sebelum selesai dan diserahterimakan,
terindikasi telah menyalahi UU No 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001.
Soalnya, pada Pasal 3, disebutkan
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dapat di pidana paling
singkat 1 tahun dan denda Rp.50.juta.
Begitu
juga, pasal 12 huruf F UU No. 20 tahun 2001 berasal dari pasal 425 angka 1 KUHP
yang dirujuk dalam pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,
yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 tahun 2001.
Menurut
pasal ini harus memenuhi unsur-unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
pada waktu menjalankan tugas; meminta, menerima, atau memotong pembayaran; atau
kepada kas umum; seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain
atau kas umum; mempunyai utang kepadanya;.
“Disebutkan
juga, hukuman untuk Pasal 12 huruf F UU
No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda palking sedikit
Rp.200 juta,” katanya.
Kilas Balik
Sebelumnya diberitakan, Pembantu
Rektor II, Heri yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tak mengertai teknis
pelaksanaan, bahkan tak mengetahuii arti PHO. Soalnya, saat dikonfirmasikan
media, terkait pekerjaan proyek yang hancur dan terus dilanjutkan pekerjaan dengan menutupi dinding drainase yang hancur
melalui pemasangan pekerjaan trotoar.
Menariknya Heri, saat
diperlihatkan poto dinding yang bengkok dan hancur tersebut, ia malah mengaku,
ini akan diperbaiki pada masa pemeliharaan. Meski, dijelaskan masa pemeliharaan
adalah jika pekerjaan sudah selesai dan bermasalah, baru diperbaiki, bukan pada
saat pekerjaan bermasalah, akan diperbaiki pada pemeliharaan, Heri tetap
bersitungkin pekerjaan tersebut, akan diperbaiki pada masa pemeliharaan.
“Pekerjaan yang hancur
ini, akan kita kerjakan perbaiki pada pemeliharaan. Sekarang biarkanlah
kontraktor mengerjakan melalui penambahan masa pekerjaan sesuai dengan Perpres
No.70/2012. Setelah itu, kita akan perbaiki pada masa pemeliharaan,” katanya.
Sembari membela pekerjaan
yang hancur tersebut, Heri juga mengatakan, dinding yang bengkok tersebut,
disebabkan air besar melalui drainase tersebut. Begitu juga rakitan pembesian
yang kosong, terkikis oleh air. Pernyataan Heri tersebut, perlu dipertanyakan,
apakah bisa dinding drainase bengkok karena air atau beton bertulang terkikis
karena air.
Heri kembali mengelak,
saat ditanyakan, kalau memang akan diperbaiki pada masa pemeliharaan, apakah proyek di PHO dalam
kondisi hancur. Heri yang tak tahu menahu PHO atau belum tersebut, terkesan
bungkam.” Itu tanya saja sama PPTK, saya mau rapat,” elaknya. Acong
Tidak ada komentar:
Posting Komentar