PADANG, INVESTIGASI_Hasil rekomendasi DPRD menyimpulkan, LKPJ 2012 baru menggambarkan
realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Sedangkan outcome
dan benefit dari program dan kegiatan terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, tidak tergambar, dari sembilan indikator, hanya satu
yang tercapai. Sebagai contoh, Pemprov tidak dapat menyalurkan bantuan sosial
(bansos) dan dana hibah secara maksimal kepada masyarakat atau kelompok yang
telah memenuhi persyaratan secara administrasi. Masih rendahnya kinerja dan
kualitas sumber daya aparatur dalam hal reformasi birokrasi yang telah
dilaksanakan sampai dengan tahun ketiga sejak 2010 lalu.
Diungkapkan, 19 daerah di Sumbar sudah
punya Unit Layanan Pelelangan (ULP), sementara Pemprov Sumbar belum. Tapi,
Sumbar malah mendapatkan penghargaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
(LPSE) dari pemerintah pusat. Akibat tak punya ULP ini, Sumbar juga kehilangan
bantuan senilai Rp 7 miliar untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) tahun lalu. Meski delapan fraksi menghujat kinerja Pemprov
sepanjang 2012, namun semua fraksi setuju LKPJ 2012 diterima. Dengan catatan,
Pemprov harus melakukan evaluasi terhadap rekomendasi setiap fraksi di
DPRD. Dalam pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan Ermawati Tanjung, menegaskan
arah kebijakan umum Pemprov masih klise dan cenderung copy paste.
Sehingga, program yang dihasilkan sama dengan program-program sebelumnya dan
tidak ada terobosan baru.
“Dari
segi anggaran juga belum berbasiskan kinerja, dan sektor pertanian berbasis produk
unggulan juga belum tercapai. Jadi perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pencapaian RPJMD dan juga harus permudah akses pelayanan
kesehatan bagi masyarakat,” sebut anggota Komisi I tersebut.
Pandangan Fraksi Golkar melalui juru
bicara, Irdinansyah Tarmizi, menegaskan ada delapan dari sembilan indikator
makro yang tak mencapai target. Salah satunya indeks pembangunan manusia
yang hanya tercapai 74,28 persen dari target 74,64 persen dan juga PE hanya
6,35 persen dari taret 6,50 persen. “Hanya satu program yang tercapai, yakni
penanggulangan angka kemiskinan yang turun 1,7 persen pada September 2012
jika dibandingkan pada Maret 2012 sebanyak 397,655 jiwa. Namun, itu pun masih
diragukan,” jelasnya.
Pandangan PAN melalui jubir, Artati,
menyayangkan rendahnya serapan APBD dan lemahnya program yang jelas dan
terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gerindra melalui jubirnya, Ismarni,
menilai reformasi birokrasi belum berjalan maksimal. Ini dibuktikan dengan
penempatan PNS belum sesuai kapasitas dan karir yang jelas. “Pembangunan
perumahan juga makin marak di lahan produktif. Padahal, banyak lahan tidur
yang belum dimaksimalkan,” ulasnya.
Pandangan Fraksi PPP lewat jubir Mazwar
Mas’ud menegaskan, anggaran berbasis kinerja belum maksimal dan masih banyak
sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap seperti retribusi dan pajak.
Sunarno Gani dari Hanura menilai, masih
banyak kelemahan SKPD melaksanakan program dan pengelolaan dana pusat, dan
kuranganya komunikasi dengan DPRD dalam menjalankan program sehingga mengakibatkan
rendahnya serapan APBD.
Sebaliknya, pandangan Fraksi PKS yang
dibacakan Muslim M Yatim, menilai serapan rata-rata anggaran sebesar 93,2
persen sudah sangat baik meski belum berbanding lurus dengan kinerja dan RPJMD.
Kemudian masalah kegamaan, dinilai masih lemah seiring tingginya kriminalitas
setahun terakhir.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar,
Irwan Prayitno menerima semua masukan dan berjanji mengevaluasinya.
“Kita akan melakukan pengelompokan dari masukan anggota dewan ini. Kemudian
di SKPD-SKPD mana saja yang nantinya betul-betul perlu kita lakukan
evaluasi serius dan setelah itu kita tindaklanjuti dengan berbagai program
evaluasi,” tandasnya. Lez
Tidak ada komentar:
Posting Komentar