BUKITTINGGI,
INVESTIGASI_Peningkatan infrastruktur terhadap kawasan
pemukiman, yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah, mulai diluncurkan ke
tengah lingkungan masyarakat, khususnya dengan warga kalangan ekonomi menengah
ke bawah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan diteruskan melalui Dinas
PU di kabupaten dan Kota.
Bantuan
tersebut, untuk Kota Bukittinggi pun sudah sampai, dan segera menyentuh seluruh
dari 24 kelurahan yang ada di sini. Dengan nilai nominal bantuan sebesar Rp.6
milyar, berarti setiap kelurahan mendapat jatah bantuan masing-masing sebanyak
Rp.250 juta.
Kegiatan
yang dinamakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
(P4I), menurut Kepala Dinas PU Bukittinggi, Ir.H.Zet Buyung, merupakan wujud
perlindungan sosial berbasis rumah tangga, dengan sumber dana dari penghematan
atau pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga yang dihimpun pemerintah.
Dikatakan
H.Zet Buyung, dalam pertemuan di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung
Hatta, Kamis pecan kemaren, berdasarkan kebijakan APBN 2013 yang masih
memberikan alokasi cukup besar terhadap subsidi energi seperti BBM, di mana
lebih dari 50 persen masih dinikmati oleh 20 persenb oran g-orang kategori
mampu.
“Sebaliknya
hanya 2 persen saja dari APBN tersebut yang dapat dinikmati masyarakat sangat
miskin, miskin dan hampir miskin yang dianggarkan untuk program-program
perlindungan sosial berbasis rumah tangga, seperti Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Jaminan Kesehatan
Masyarakat”, tutur Kepala Dinas PU Bukittinggi.
Karena
itu, Zet Buyung menambahkan, kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga
komoditas menjadi subsidi yang lepat tepat sasaran kepada kelompok masyarakat
sangat miskin, hampir miskin yang lebih membutuhkan, untuk mengurangi biaya
hidup khususnya masyarakat miskin di pedesaan dan diperkotaan dengan memberikan
kemudahan akses terhadap inftra struktur.
Menurut
Kepala Dinas PU, kemudahan itu meliputi penyediaan infrastruktur pemukiman
dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui program P4I, penyediaan air minum
untuk desa nelayan, ibu kota kecamatan rawan air, dan kawasan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, melalui Program Percapatan dan Perluasan
Pembangunan SPAM.
Cakupan
lain, tambah Zet Buyung adalah pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA),
perlindungan pantai di pemukiman nelayan miskin, dan SDA akibat bencana alam.
Sedangkan P4-IP di perkotaan dalamm mendukung program PNPM Mandiri Perkotaan
(P2KP) dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan
infrastruktur pemukiman, terutama bagi masyarakat miskin yang berbasis
pemberdayaan masyarakat.
Maka
berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 314/KPTS/M/2013, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Program
Percapatan dan Perluasan Perbangunan Pemukiman (P4-IP). Kata Zet Buyung
menjelaskan, Kota Bukittinggi 24 Paket kegiatan, berarti tersebar untuk seluruh
kelurahan, dengan nilai total Rp. 6 Milyar atau Rp.250 juta masing-masing
kelurahan.
Dana
tersebut, menurut Kepala Dinas PU, bertujuan membangunan infrastruktur yang
berguna untuk memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap
infrastruktur pemukiman perkotaan,mendorong roda perekonomian masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dengan terngan terbangunnya sarana dan prasarana
infrastruktur yang baik.
Dalam
peresmian yang dilaksanakan di auditorium Perpustakaan Bung Hatta,Bukit
Gulaibancah tersebut ikut hadir Sekdako, Yuen Karnova,SE serta Ir.Mulyadi,
anggota Komisi V DPR RI, dan dihadiri oleh ratusan masyarakat miskin. Pon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar