SOLSEL,
INVESTIGASI_Kabupaten Solok Selatan, menjadi
sorga bagi para penambang liar dalam mengarup emas yang menjadi primadona di
daerah yang dipimpin Muzni Zakarai tersebut. Para cuk0ng mancanegara dan
nasional, berebut menguras puluhan tos emas melalui jasa aparat maupun pejabat,
baik di Kabupaten Solsel maupun Provinsi Sumbar.
Tak pelak raungan eskavator
mengiringi aktifitas illegal minning (penambang liar) di Kawasan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok
Selatan. Raungan eskavator menggunakan jasa aparat sebagai keamanan, sekaligus
menakuti-nakuti masyarakat setempat, menjadi pemandangan memiriskan. Soalnya,
keganasan cukong tersebut, telah memporak-porandakan hasil bumi daerah
tersebut. Sementara, masyarakat hanya menjadi penonton dalam suasana ketakutan.
Wajar
saja mengganasnya bos tambang emas illegal, melalui bantuan aparat tersebut,
membuat ninikmamak taburangsang, Terbukti, dalam pertemuan jajaran Pemkab
Solsel, anggota legislative, tokoh masyarakat, ninikamak di Aula Kantor Bupati,
Selasa (5/3), mencari solusi penghentian illegal minning di Kabupaten Pemekaran
Kabupaten Solsel itu. Kesimpulan dalam pertemuan itu, masyarakat Kabupaten
Solsel, seperti ayam mati dilumbung padi.
“Puluhan ton emas dibawa keluar oleh
bos tambang yang umumnya berasal dari luar. Sebenarnya penertiban illegal
minning di Solsel tidaklag sulit, jika semua pihak punya komitmen kuat, untuk
menertibkan. Kenyataannya, eskavator yang masuk malah dikawal oknum aparat,”
kata Noviar Datuk Rajo Endah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
(LKAAM) Solsel.
Inipun membuat Bupati Solsel, Muzni
Zakaria berang. Dengan tegas ia mendesak
aparat
kepolisian menangkap para bos tambang dan menghentikan semua aktivitas
penambangan yang menggunakan ekskavator, kapal keruk maupun mesin dompeng.
Hingga kini, polisi hanya menangkap
para pekerja lapangan dan operator alat berat. Sedangkan para cukong tambang
emas liar yang memiliki ratusan ekskavator, belum tersentuh hukum.”Sekarang, lingkungan
dan hutan lindung di Solsel rusak, aktivitas ini sudah merugikan negara
triliunan rupiah sejak dua tahun terakhir”, ujar bupati Solsel, seraya
mengatakan, ia akan bertekad terus berjuang menghentikn illegal minning yang
telah merusak kampung halamannya.
Ia juga berharap, untuk menghentikan
aktifitas mereka, harus dilakukan bersama-sama dan transparan. Ia juga minta
aparat hukum mengejar dan menangkap para bos tambang emas illegal itu.” Saya sudah
menyusun tim terpadu untuk membumihanguskan tambang emas illegal di Solsel,”
tegasnya,
Kegeraman
juga terlihat dari kalangan LSM yang menilai illegal minning, sudah lama
berlangsung di daerah ini. Seperti yang dikatakan, aktivis LSM Topan RI Solsel,
Sutan Sadirin. Katanya, sejauh ini baru
orang-orang kecil ditangkap polisi, semetara kakapnya masih bebas berkeliaran.”
Penagkapan jangan pandang bulu, baik rakyat, pejabat maupun oknum aparat harus
diringkus,” tegasnya.
Tudingan
illegal minning, juga berimbas kepada Kapolda Sumbar. Terbukti, desakan pencopotan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu
Indra Pramugasi terus mengelinding. Tidak saja kaukus DPD-DPR RI, desakanjuga
dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, sepertii Walhi Sumabr, LBH Padang,
PHBI Sumbar, Nurani Perempuan, Pekumpulan Qabar dan Perwakilan Mahasiswa se Kota
Padang. Koalisis ini juga mendesak pembersihan sejumlah daerah dari praktik
illegal minning.
“Jika
nantinya tim kaukus parlemen ke Sumbar untuk meninjau dan menguak kasus tambang
itu, kami siap membantunya dengan data tambahan,” ujar koordiantor Advokasi dan
Kampanye Walhi Sumbar, Desriko.
Hasil
Investigasi Walhi di Solsel menemukan ratusan mesin eskavator di kawasan
tambang yang ditempeli sebuah stiker
sebagai penunjuk para pemiliknya. “Polisi sulit menindaknya, karena ratusan ekskavator
milik orang berpengaruh dan pejabat di Sumbar, serta oknum aparat. Salah satu
stiker yang ditempelkan di mesin ekskavator bermerek GSS,” ujar Desriko.
Coordinator
Divisi pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Era Purnama Sari mengatakan,
seharusnya Kepala Daerah Solsel mengultimatum keras politik tersebut.” Seluruh
kepala daerah di Sumbar memberikan
dukungan untuk penuntasan masalah tersebu,” pintanya.
Terlontar
juga ungkapam, jalan terang menyelesaikan illegal minning itu adalah dengan
mencopot Kapolda Sumbar. Makanya, diminta Kapolda Sumbar disidang sesuai kode
etik kepolisian, karena diduga turut membekingi praktek illegal minning.”Razia
tambang terkesan disetting aparat, Kita minta Mabes Polri agar mencopot
Kapolda,” kata Ketua PGHI Sumbar Firdaus.
Jemput
Paksa
Sepertinya
Muzni Zakaria, tak main-main memberangus illegal minning di Kabupaten Solok
Selatan. Buktinya, Tim Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota (SK4) yang
dibentuknya, mengultimatum seluruh bos dan pekerja tambang menghentikan
aktifitasnya hingga 17 Maret 2013.” Jika tidak akan dijemput paksa pelaku dan
alat berat,” kata Sekdkab Fahrul Murad. Deno
Tidak ada komentar:
Posting Komentar